Hasil Studi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menempatkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai pembantu presiden dengan kinerja yang terbaik. Hal ini mendapat tanggapan dari pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. Ia menilai hasil kajian itu menggambarkan realitas kinerja para pembantu presiden saat ini.
“Dalam hal daya tanggap misalnya jelas Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri yang terbaik karena memang tiga institusi itulah yang paling terdepan dalam mengatasi Covid 19 ini dari awal. Menteri menteri kebanyakan sibuk dengan kompromi partai," ujar Karyono, Kamis (8/7/2021). Lebih lanjut pria kelahiran Jawa Tengah itu mengapresiasi kinerja BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan. “Selain profesional, Pak Budi Gunawan juga pemimpin yang punya hati. Ia selaras dengan roh pemerintahan Presiden Jokowi," lanjut Karyono saat dihubungi melalui telepon genggam.
Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebutkan bahwa kajian pandangan pakar itu merupakan hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pakar untuk memotret performa kabinet Indonesia Maju Jilid II yang dilakukan selama Januari Juni 2021 yang dikuantifikasi secara sederhana untuk mendapatkan pengukuran yang pasti. LPI secara istimewa mengukur kinerja kabinet dalam merespons wabah Covid 19. Hasilnya Kepala BIN Budi Gunawan meraih skor 99 dalam skala 0 100 disusul Panglima TNI dan Kapolri yang sama sama meraih nilai 98.
Di tangga berikut ada Menkopolhukam Mahfud MD (96), Menteri Agama Yaqut Cholil (95), Menteri BUMN Erick Tohir (94), Menteri Sosial Risma (93), dan Mendagri Tito Karnavian (91). Meski sejumlah kepala lembaga dan menteri meraih apresiasi yang baik, ternyata sebagian besar menteri dalam kajian, LPI justru belum optimal dalam menangani pandemi sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Hal itu terungkap dalam data 63% anggota kabinet lemah dalam aspek daya tanggap atau responsiveness.
Dalam aspek leadership, ada 41% yang masih lemah, dan terdapat 46% anggota kabinet yang gagal membuat terobosan kebijakan di lingkungan kementerian/kelembagaan.